Langkah pemerintah daerah atau pemerintah kota/kabupaten untuk membangun smart city di Indonesia kini semakin mudah. Hal itu diungkapkan oleh Presiden Direktur Lintasarta, Arya Damar, dalam acara Katadata Sustainability Action for The Future Economy (SAFE) Forum 2021.
Menurut Arya, hal itu dimungkinkan karena pemerintah pusat dan operator kini sudah menyediakan infrastruktur di berbagai pelosok negeri, mulai infrastruktur telekomunikasi, data center, network, security, sampai cloud. Karenanya, pemerintah daerah tidak perlu lagi menyiapkannya sendiri, melainkan tinggal melakukan outsource dengan pihak-pihak lain, sehingga lebih murah dan mudah.
“Yang perlu dilakukan pemerintah daerah adalah tinggal menyiapkan aplikasinya. Aplikasi yang cocok di satu wilayah, tergantung daerahnya. Kalau daerah perikanan tentu akan berbeda dengan daerah industri,” Arya menjelaskan. “Dengan hanya berkonsentrasi pada pengembangan aplikasinya, maka bisa jadi lebih mudah dan lebih murah.”
Ia menyampaikan, aplikasi yang dipakai di suatu kota mungkin juga dapat digunakan di kota lain, sehingga pemkot tidak perlu membangunnya sendiri dari awal. Jadi, antara daerah bisa saling berbagi pengalaman maupun aplikasi, sekaligus mempercepat proses pengembangan smart city di masing-masing daerah.
Selain aplikasi, pemerintah daerah perlu pula membangun sumber daya manusianya di tiap wilayah. Terlebih, Arya menyorot ada perbedaan antara wilayah di Jawa dan luar Jawa, sehingga perlu dilakukan pengembangan pada sisi sumber daya manusia.
Pemanfaatan Digital Twin dari smart city
Dalam kesempatan itu, Arya juga menuturkan, kondisi pandemi secara tidak langsung ikut mendorong pemanfaatan teknologi informasi, termasuk untuk smart city.
Ia mengatakan, kota-kota yang sudah menerapkan konsep smart city telah mengumpulkan data melalui Application Programming Interface (API) untuk mendapatkan banyak data dari masyarakat. Di antara data tersebut adalah jumlah restoran atau hotel di wilayah tertentu. API merupakan antarmuka yang menghubungkan satu aplikasi dengan aplikasi lainnya, baik dalam satu platform yang sama maupun lintas platform.
“Data itu dapat dipakai oleh industri, akademisi, dan masyarakat untuk dijadikan penelitian atau kepentingan bisnis, sehingga data tersebut dapat kembali ke pemerintah,” tuturnya. Dari situ, pemerintah akan memiliki data yang sangat banyak hasil kolaborasi untuk menghasilkan pemodelan yang disebut sebagai Digital Twin.
Untuk diketahui, Digital Twin merupakan pemodelan virtual dari aset fisik. Dengan Digital Twin, manusia dapat mengumpulkan informasi berbasis data, lalu membuat prediksi akurat untuk mengambil kebijakan yang berpengaruh pada jalannya perusahaan atau dalam hal ini pemerintahan daerah.
Meski begitu, Arya mengingatkan bahwa hal terpenting dalam penerapan smart city adalah masterplan untuk memastikan langkah-langkah yang yang akan dijalankan. Hal yang perlu dilakukan selanjutnya adalah menyiapkan infrastruktur, memastikan kerapihan dalam migrasi data, dan memastikan prosedur pelayanan, lalu sosialiasi.
“Jangan sampai Pemda sudah gencar membangun smart city, tapi sosialisasi tidak jalan dan masyarakat banyak yang tidak tahu,” pungkasnya. (E04)