Upaya pembangunan berkelanjutan di Papua ternyata sudah dilakukan sejak 2018 lalu, melalui Deklarasi Manokwari. Deklarasi tersebut adalah hasil dari International Conference on Biodiversity dan Economy Creative (ICBE) 2018 yang digelar di Papua Barat. 

Sebagai bentuk komitmen antara Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Provinsi Papua Barat, Deklarasi Manokwari juga memuat beberapa poin penting dalam menunjang pembangunan berkelanjutan berbasis wilayah adat di Tanah Papua. 

Charlie Danny Heatubun, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Papua Barat, dalam Katadata Sustainability Action for the Future Economy (SAFE) Forum 2021, menyampaikan bahwa komitmen dalam deklarasi tersebut hingga kini terus ditindaklanjuti secara agresif oleh kedua pemerintah daerah setempat. 

“Dalam perkembangannya, turunan kebijakan deklarasi itu sangat progresif, terutama kami di Papua Barat ada dua Peraturan Daerah Khusus (Perdasus). Dua Perdasus itu yang mengarahkan komitmen dari Deklarasi Manokwari, sehingga bisa dilaksanakan berkesinambungan. Banyak juga implementasi yang sudah dilakukan,” tutur Charlie. 

Upaya Hentikan Krisis Iklim

Upaya pembangunan berkelanjutan di Tanah Papua ini juga merupakan bentuk upaya untuk mengatasi krisis iklim yang sedang terjadi secara global. Namun, menurut Charlie, cara yang dilakukan untuk mendorong pembangunan berkelanjutan di Papua tidak menggunakan teknologi, melainkan melalui kebijakan dan partipasi masyarakat lokal.

“Dengan pendekatan ini, kami juga mencoba mengatasi krisis iklim yang terjadi secara global, tapi dengan cara konvesional. Kami tidak menggunakan cara yang sophisticated, tapi menggunakan kebijakan ramah lingkungan dan memperhatikan masyarakat adat kita,” ujarnya. 

Di samping itu, kebijakan di tingkat pemerintah daerah juga mendorong komoditas unggulan non-deforestasi agar menjadi prioritas pengembangan ekonomi di tingkat tapak. Komoditas unggulan yang menjadi fokus perhatian di antaranya, kakao, kopi, pala, sagu, dan rumput laut. 

“Kami berharap dengan melaksanakan itu, hutan maupun laut yang menjadi modal alam di Tanah Papu bisa terus dijaga dan dikelola secara berkelanjutan,” ujar Charlie. 

Tantangan Pembangunan Berkelanjutan di Papua

Meski upaya pembangunan berkelanjutan di Tanah Papua sudah dimulai, tapi masih ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam menjaga agar komitmen bersama yang termaktub dalam Deklarasi Manokwari bisa dijalankan dengan baik.

Salah satunya adalah memastikan pembangunan berkelanjutan ini dilakukan dengan tetap menjaga kelestarian hutan minimal 70%, melibatkan dan memenuhi hak-hak masyarakat adat, sekaligus menjaga ekosistem laut minimal 50%. 

Selain itu, tantangan lain yang juga dihadapi adalah dari sisi fiskal. Hal ini terkait dengan bagaimana Pemerintah Pusat dapat memberikan insentif bagi masyarakat asli Papua agar bisa menjaga komitmen tersebut, dan di sisi lain kesejahteraan mereka meningkat. Salah satu solusi yang diharapkan bisa mengatasi kendala di sisi fiskal ini adalah dengan penetapan standar nilai ekonomi dari emisi karbon.

Kendala lain adalah perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Namun, hal ini diakui Charlie membutuhkan kolaborasi yang intensif dari semua pihak. (E04)